Pemko Pariaman Sosialisasikan Perwako Tentang Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kominfo Kota Pariaman —   Pemerintah Kota Pariaman Sosialisasikan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perwako Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pariaman.

Perwako yang ditanda tangani Walikota Pariaman Genius Umar tanggal 1 September 2020 tersebut mengatur tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19 selama adaptasi kebiasaan baru di Kota Pariaman.

Sekdako Pariaman, Fadli mewakili Walikota Pariaman mengungkapkan, pelanggaran terhadap pelaksanaan tatanan normal baru dapat dikenakan sanksi terhadap perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau pertanggungjawaban tempat dan fasilitas umum.

“Sanksi tersebut ialah berupa teguran lisan tertulis, teguran tertulis yang hanya diberikan pada masa sosialisasi yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Perwako ini ditetapkan “, ujarnya.

“Sementara untuk hukuman kerja sosial, diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan. Kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut berupa rompi bertuliskan “Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 “, jelas Fadli.

Fadli menegaskan, bagi pelanggar yang tidak melaksanakan sanksi kerja sosial tersebut, maka akan dikenakan denda paling banyak sebesar Rp 50 ribu perorang nya.

Selanjutnya, sanksi yang sama diberikan kepada pelanggar pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

“Jika tidak mengindahkan sanksi teguran lisan dan tulisan serta kerja sosial, maka akan dikenakan denda paling banyak Rp. 250 ribu, lebih dari itu penghentian sementara operasional usaha, bahkan sampai kepada pencabutan izin usaha “, tegasnya.

Sementara itu, lanjutnya, untuk protokol kegiatan sosial dan budaya yang menghimpun banyak orang dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Khusus untuk pelaksanaan pesta pernikahan (baralek) terhitung tanggal 15 September 2020 tidak diperbolehkan “, tutup Fadli. (Erwin)

Related Posts

Pemko Pariaman Ikuti Vidcon Rakor Terbatas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman mengikuti Video Confrence tentang Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas PengadaanRead More

Mardison Mahyuddin Apresiasi Kinerja Para Medis Tangani Pandemi Covid-19 di Kota Pariaman

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran kesehatan paraRead More

GOW Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 Masker kain ke Pasar Pariaman

Kominfo Kota Pariaman — GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 maskerRead More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *