Pemko Pariaman Ikuti Vidcon Rakor Terbatas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi  Penanggulangan Pandemi Covid-19

Pemko Pariaman Ikuti Vidcon Rakor Terbatas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Pandemi Covid-19

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman mengikuti Video Confrence tentang Rapat Koordinasi (Rakor) Terbatas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi  dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kadis Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah didampingi Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Rio Arisandi di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Senin (30/11/2020).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto menyatakan bahwa pemerintah pastikan hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai dengan rekomendasi WHO.

“ Terkait rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Di Indonesia uji klinis fase 3 flatform inactivated SARS-Co V-2 diperkirakan akan selesai akhir Tahun 2020. Sementara, untuk vaksin merah putih rencana selesai Tahun 2021 “, ujarnya.

Lebih lanjut Terawan Agus Putranto menyampaikan untuk kelompok sasaran penerima vaksin COVID-19 usia 18-59 Tahun dengan skema program. Adapun rencana sistem distribusi vaksin COVID-19 yakni melalui Kementerian Kesehatan disalurkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota setelah itu disalurkan ke Rumah Sakit, klinik/pos layanan lainnya dan puskesmas, selanjutkan diberikan kepada kelompok sasaran.

Sementara itu, Menteri BUMN RI, Erick Thohir mengungkapkan vaksin mandiri harus dilakukan oleh masyarakat yang mampu untuk saling membantu.

“ Vaksin program Pemerintah difokuskan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik dan peserta BPJS PBI. Untuk vaksin mandiri difokuskan kepada masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya dengan jumlah sasaran sebanyak 75.048.268 orang “, ulasnya.

Menteri Kominfo RI, Johnny Gerrard Plate mengungkapkan bahwa Pandemi Covid-19 fokus melakukan strategi komunikasi publik vaksinasi COVID-19. Kita secara bersama-sama memutus rantai covid-19 dengan melakukan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta ditambah dengan melakukan 3T yaitu testing, tracing dan treatmen. Maka lindungi diri, lindungi negri dan lawan pandemi.

“ Melakukan upaya menghadirkan vaksin melalui pelaksanaan vaksinasi secara bertahap. Memastikan dan menjamin keamanan vaksinasi. Mensosialisasikan kehidupan pasca vaksinasi tetap menjalankan 3M oleh masyarakat dan 3T oleh pemerintah “, tambahnya.

Menteri Dalam Negeri RI H. Muhammad Tito Karnavian dalam pernyataannya mengatakan masalah pandemi adalah masalah kita bersama dan masalah Bangsa.

” Kita memakai demokrasi terintegrasi sehingga kita harus bersatu antara Pusat dan Daerah. Vaksin ini sangat penting karena ini adalah untuk kelangsungan Bangsa dan Negara kita ke depan. Pengadaan secara bertahap, harus ada timeline yang jelas dan harus jelas skala prioritas untuk siapa saja agar jangan nantinya menjadi isu diruang publik “, sebut Muhammad Tito Karnavian.

Tito juga menghimbau kepada Kepala Daerah untuk mendukung dengan mensosialisasikan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 karena Kepala Daerah yang tahu bagaimana kondisi dari setiap daerahnya. (rika)

Mardison Mahyuddin Apresiasi Kinerja Para Medis Tangani Pandemi Covid-19 di Kota Pariaman

Mardison Mahyuddin Apresiasi Kinerja Para Medis Tangani Pandemi Covid-19 di Kota Pariaman

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran kesehatan para medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani dan memutus mata rantai wabah covid-19 di Kota Pariaman.

Hal tersebut disampaikan Plt Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin dalam pidatonya saat membuka acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-56 Tahun 2020 Tingkat Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (12/11/2020). Turut hadir, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman, Nazifah, Kepala RSUD dr Sadikin, dr Arlina Azra, Kepala Puskesmas dan Kepala UPTD se Kota Pariaman beserta seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kota Pariaman.

“Di Hari Kesehatan Nasional (HKN) ini sama-sama kita sadari bahwa kesehatan itu adalah hal yang sangat penting terlebih di masa pandemi covid-19 yang melanda seluruh wilayah dunia ini “, ujar Mardison.

Mardison menjelaskan, jika tahun lalu kita fokus pada kesehatan masyarakat seperti masalah stunting, penyakit menular dan sebagainya, akan tetapi tahun ini lebih fokus menangani penyakit covid-19 dan saya rasa ini merupakan tantangan yang sangat berat bagi jajaran kesehatan.

“Kita bertekad Kota Pariaman tetap sehat, yang terpenting jaga diri, terlebih petugas medis itu lebih banyak dan rentan mendapat penyakit covid-19 “, imbuhnya.

Lebih lanjut, Mardison menambahkan, tugas mereka para medis itu sungguhlah mulia, menangani pasien hingga tidak sedikit yang terpapar dengan pasien tersebut. Kita mendoakan, semoga para medis yang mulia ini akan mendapat amal ibadah dari Allah SWT. (Erwin)

GOW Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 Masker kain ke Pasar Pariaman

GOW Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 Masker kain ke Pasar Pariaman

Kominfo Kota Pariaman — GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 masker di Pasar Pariaman, Minggu (25/10/2020). Gerakan ini dipimpin langsung oleh Ketua GOW Kota Pariaman, Ny. Indriati Mardison bersama jajaran GOW Kota Pariaman yang turut serta turun pada kegiatan pagi ini.

Indriati Mardison mengatakan bahwa kegiatan ini mengiatkan kita dalam rangka upaya untuk pemutusan penyebaran Covid-19, karena saat ini Kota Pariaman masih berada di zona orange, dan sebelumnya malah pernah berada di zona merah.

“Kita tidak menginginkan kasus Covid-19 di Kota Pariaman ini kembali naik statusnya menjadi zona merah, karena kalau sudah zona merah, seluruh aktifitas kita akan dibatasi dan tidak bisa mengadakan kegiatan sama sekali,” ujarnya.

Istri Plt. Walikota Pariaman ini juga mengingatkan tentang  perlunya kita untuk mentaati protokol kesehatan dengan 3 M nya. “M yang pertama Memakai Masker, M kedua Mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan M yang ketiga Menjaga jarak atau menjauhi kerumunan,” ungkapnya.

Indriati Mardison juga mengatakan agar kita selalu dalam setiap aktifitas apapun selalu memakai masker, karena semuanya dimulai dari diri sendiri, dimana kita harus berprinsip Maskermu melindungiku dan Maskerku melindungimu, jangan sampai nanti kita setelah bepergian diluar dan kembali kerumah, bertemu dengan keluarga dan menularkan virus Covid-19 ini ditengah keluarga kita, ulasnya.

“Sebenarnya klaster pasar ini sangat rentan untuk menularkan penyebaran Covid-19, karena di pasar interaksi dan kerumunan akan terjadi, dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan, setidaknya dengan memakai masker, kita dapat melindungi diri kita dan orang yang berinteraksi dengan kita,” tutupnya.

Dalam Gebrak Masker yang digagas oleh GOW Kota Pariaman ini, dibagikan sebanyak 1.000 masker kain kepada para pedagang dan para pengunjung pasar pariaman. (J)

Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin Ikuti Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020.

Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin Ikuti Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020.

Kominfo Kota Pariaman— Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan dan mencegah meluasnya penularan covid-19 yang bisa menimbulkan kluster-kluster baru, pada saat cuti bersama dalam rangka peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 , Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar  Rapat Kordinasi (Rakor) secara virtual, tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020.

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020, menyatakan bahwa hari libur Nasional bulan Oktober jatuh pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 yang  juga merupakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiga hari libur tersebut jatuh pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat.

Dalam vidcon tersebut Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, bahwa pemerintah memutuskan tidak akan membatalkan penetapan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020. Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 19 Oktober lalu.

Tito Karnavian juga sampaikan kepada seluruh peserta vidcon yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah beserta jajaran, juga Forkopimda, agar bisa menjaga dan mengantisipasi terjadinya peningkatan masalah covid-19, dengan cara mencegah terjadinya kerumunan ditempat-tempat wisata, dan juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa menahan diri mereka untuk tetap dirumah saja selama cuti dan libur bersama ini diberlakukan.

Berikutnya mewakili Menko PMK Puan Maharani, Deputi Dan Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikan bahwa, pemilihan hari libur dan cuti bersama ini sudah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas hari kerja, serta memberi pedoman kepada Instansi Pemerintah dan Swasta.

Kesepakatan libur Nasional dan cuti bersama di tahun 2020 ini, juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun  1976 tentang cuti Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara, Keputusan Presiden No.3 tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.10 tahun 1971, dan Peraturan Presiden No.7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Hadir dalam vidcon tersebut Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Asisten I Setdako Pariaman, Kajari Pariaman, Danramil 01 Pariaman, dan Polsek Pariaman. (Desi)

Tertinggi di Sumatera Barat, Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 di Kota Pariaman Capai 495 Orang

Tertinggi di Sumatera Barat, Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 di Kota Pariaman Capai 495 Orang

Kominfo Kota Pariaman — Tertinggi di Sumatera Barat, Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 Kota Pariaman Capai 495 Orang, angka ini merupakan yang terbesar dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru).

Berdasarkan laporan pelaksanaan penegakan hukum Perda No. 6 Tahun 2020 yang telah masuk Aplikasi SIPELADA (Sistem Informasi Pelanggaran Perda) dari Provinsi Sumatera Barat sampai Selasa, 20 Oktober 2020, Data Pelanggaran perda No 6 tahun 2020 mencapai 2.288 orang.

“Dari 2.288 orang tersebut, 88 orang membayar sanksi denda administratif Rp. 100.000 rupiah, dengan 39 orang dilaksanakan oleh Provinsi, 49 orang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan sisanya 2.200 orang melaksanakan sanksi kerja sosial, Untuk Pelaku Usaha yang melanggar Perda sebanyak 48 unit dengan di berikan teguran tertulis serta 1 orang Penyelenggara kegiatan juga telah kita kasih teguran,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol PP dan Damkar) Provinsi Sumatera Barat, Dedy Diantolany, Selasa Malam (20/10/2020).

Dari 2.288 orang tersebut yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, Kota Pariaman menjadi yang tertinggi dengan 495 orang, dengan rincian 31 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000 dan 464 orang dikenakan sanksi sosial, ucapnya lebih lanjut.

“Selanjutnya Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 438 orang, dengan rincian 438 orang sanksi sosial dan 5 orang Pelaku Usaha, serta 1 orang Penyelenggara Kegiatan. Selanjutnya Kota Padang dengan 334 orang, dengan rincian 13 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 321 orang sanksi sosial dan 13 orang Pelaku Usaha,” tuturnya.

Kemudian diikuti Kota Solok dengan 306 orang, dengan rincian 1 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 305 orang sanksi sosial dan 3 orang Pelaku Usaha. Kota Payakumbuh dengan 163 orang, dengan rincian 32 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, dan 131 orang sanksi sosial.

Kota Padang Panjang dengan 118 orang, dengan rincian 4 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 114 orang sanksi sosial dan 4 orang Pelaku Usaha. Kabupaten Tanah Datar dengan 87 orang yang kesemuanya dikenakan sanksi sosial.

“Selanjutnya Kabupaten Sijunjung sebanyak 76 orang, dengan rincian 3 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, dan 73 orang sanksi sosial. Sama dengan Sijunjung, Kabupaten 50 Kota sebanyak 76 orang, yang keseluruhanya dikenakan sanksi sosial,” tukasnya.

Kabupaten Padang Pariaman 60 orang, dengan rincian, 3 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 57 orang sanksi sosial dan 5 orang Pelaku Usaha diberikan teguran tertulis. Kota Sawahlunto sebanyak 46 orang yang kesemuanya dikenakan sanksi sosial. Kota Bukittinggi 30 orang, dengan rincian  1 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000 dan 29 orang sanksi sosial serta 9 orang Pelaku Usaha.

Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 23 orang dimana semua dikenakan sanksi sosial. Kabupaten Solok sebanyak 20 orang juga memilih sanksi sosial. Kabupaten Agam dengan 14 orang dikenakan sanksi sosial. Kabupaten Pasaman 4 orang yang dikenakan sanksi sosial, dan 9 orang pelaku usaha diberikan teguran tertulis.

“Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3 orang dimana dikenakan sanksi sosial dan ada 2 daerah, yaitu Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan belum ada melakukan penertiban dan penindakan terhadap Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB. Karena itu kami harap agar Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan instruksi Gubernur dalam menindaklanjuti Perda No 6 ini agar segera dilaksanakan, dan daerah yang telah melaksanakan kami ucapkan terima kasih dan terus dilanjutkan,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman, Elfis Candra mengatakan bahwa pihaknya bersama Tim Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pariaman semenjak hari pertama melakukan penindakan pada tanggal 12 Oktober lalu, kita sudah menertibkan sebanyak 495 orang yang melanggar protokol kesehatan dalam hal ini tidak memakai masker.

“Sejak tanggal 12 Oktober tersebut, setiap hari kita rutin melakukan razia dan penertiban di pusat keramaian dan batas kota, baik pagi dan malam hari, karena itu banyak yang terjaring razia Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB di Provinsi Sumbar,” tukasnya.