GOW Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 Masker kain ke Pasar Pariaman

GOW Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 Masker kain ke Pasar Pariaman

Kominfo Kota Pariaman — GOW (Gabungan Organisasi Wanita) Kota Pariaman Gelar Gebrak Masker, Bagikan 1.000 masker di Pasar Pariaman, Minggu (25/10/2020). Gerakan ini dipimpin langsung oleh Ketua GOW Kota Pariaman, Ny. Indriati Mardison bersama jajaran GOW Kota Pariaman yang turut serta turun pada kegiatan pagi ini.

Indriati Mardison mengatakan bahwa kegiatan ini mengiatkan kita dalam rangka upaya untuk pemutusan penyebaran Covid-19, karena saat ini Kota Pariaman masih berada di zona orange, dan sebelumnya malah pernah berada di zona merah.

“Kita tidak menginginkan kasus Covid-19 di Kota Pariaman ini kembali naik statusnya menjadi zona merah, karena kalau sudah zona merah, seluruh aktifitas kita akan dibatasi dan tidak bisa mengadakan kegiatan sama sekali,” ujarnya.

Istri Plt. Walikota Pariaman ini juga mengingatkan tentang  perlunya kita untuk mentaati protokol kesehatan dengan 3 M nya. “M yang pertama Memakai Masker, M kedua Mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan M yang ketiga Menjaga jarak atau menjauhi kerumunan,” ungkapnya.

Indriati Mardison juga mengatakan agar kita selalu dalam setiap aktifitas apapun selalu memakai masker, karena semuanya dimulai dari diri sendiri, dimana kita harus berprinsip Maskermu melindungiku dan Maskerku melindungimu, jangan sampai nanti kita setelah bepergian diluar dan kembali kerumah, bertemu dengan keluarga dan menularkan virus Covid-19 ini ditengah keluarga kita, ulasnya.

“Sebenarnya klaster pasar ini sangat rentan untuk menularkan penyebaran Covid-19, karena di pasar interaksi dan kerumunan akan terjadi, dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan, setidaknya dengan memakai masker, kita dapat melindungi diri kita dan orang yang berinteraksi dengan kita,” tutupnya.

Dalam Gebrak Masker yang digagas oleh GOW Kota Pariaman ini, dibagikan sebanyak 1.000 masker kain kepada para pedagang dan para pengunjung pasar pariaman. (J)

Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin Ikuti Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020.

Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin Ikuti Rakor Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020.

Kominfo Kota Pariaman— Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan dan mencegah meluasnya penularan covid-19 yang bisa menimbulkan kluster-kluster baru, pada saat cuti bersama dalam rangka peringatan hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada Kamis tanggal 29 Oktober 2020 , Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar  Rapat Kordinasi (Rakor) secara virtual, tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020.

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2020, menyatakan bahwa hari libur Nasional bulan Oktober jatuh pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 yang  juga merupakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiga hari libur tersebut jatuh pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat.

Dalam vidcon tersebut Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, bahwa pemerintah memutuskan tidak akan membatalkan penetapan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020. Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 19 Oktober lalu.

Tito Karnavian juga sampaikan kepada seluruh peserta vidcon yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah beserta jajaran, juga Forkopimda, agar bisa menjaga dan mengantisipasi terjadinya peningkatan masalah covid-19, dengan cara mencegah terjadinya kerumunan ditempat-tempat wisata, dan juga menghimbau kepada masyarakat agar bisa menahan diri mereka untuk tetap dirumah saja selama cuti dan libur bersama ini diberlakukan.

Berikutnya mewakili Menko PMK Puan Maharani, Deputi Dan Kemenko PMK Agus Sartono menyampaikan bahwa, pemilihan hari libur dan cuti bersama ini sudah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas hari kerja, serta memberi pedoman kepada Instansi Pemerintah dan Swasta.

Kesepakatan libur Nasional dan cuti bersama di tahun 2020 ini, juga mempertimbangkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun  1976 tentang cuti Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara, Keputusan Presiden No.3 tahun 1983 tentang Perubahan Atas Kepres 251/1967 tentang Hari Libur Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.10 tahun 1971, dan Peraturan Presiden No.7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Hadir dalam vidcon tersebut Plt.Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Asisten I Setdako Pariaman, Kajari Pariaman, Danramil 01 Pariaman, dan Polsek Pariaman. (Desi)

Tertinggi di Sumatera Barat, Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 di Kota Pariaman Capai 495 Orang

Tertinggi di Sumatera Barat, Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 di Kota Pariaman Capai 495 Orang

Kominfo Kota Pariaman — Tertinggi di Sumatera Barat, Pelanggar Perda No 6 Tahun 2020 Kota Pariaman Capai 495 Orang, angka ini merupakan yang terbesar dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam penegakan Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru).

Berdasarkan laporan pelaksanaan penegakan hukum Perda No. 6 Tahun 2020 yang telah masuk Aplikasi SIPELADA (Sistem Informasi Pelanggaran Perda) dari Provinsi Sumatera Barat sampai Selasa, 20 Oktober 2020, Data Pelanggaran perda No 6 tahun 2020 mencapai 2.288 orang.

“Dari 2.288 orang tersebut, 88 orang membayar sanksi denda administratif Rp. 100.000 rupiah, dengan 39 orang dilaksanakan oleh Provinsi, 49 orang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan sisanya 2.200 orang melaksanakan sanksi kerja sosial, Untuk Pelaku Usaha yang melanggar Perda sebanyak 48 unit dengan di berikan teguran tertulis serta 1 orang Penyelenggara kegiatan juga telah kita kasih teguran,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Kasat Pol PP dan Damkar) Provinsi Sumatera Barat, Dedy Diantolany, Selasa Malam (20/10/2020).

Dari 2.288 orang tersebut yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota, Kota Pariaman menjadi yang tertinggi dengan 495 orang, dengan rincian 31 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000 dan 464 orang dikenakan sanksi sosial, ucapnya lebih lanjut.

“Selanjutnya Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 438 orang, dengan rincian 438 orang sanksi sosial dan 5 orang Pelaku Usaha, serta 1 orang Penyelenggara Kegiatan. Selanjutnya Kota Padang dengan 334 orang, dengan rincian 13 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 321 orang sanksi sosial dan 13 orang Pelaku Usaha,” tuturnya.

Kemudian diikuti Kota Solok dengan 306 orang, dengan rincian 1 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 305 orang sanksi sosial dan 3 orang Pelaku Usaha. Kota Payakumbuh dengan 163 orang, dengan rincian 32 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, dan 131 orang sanksi sosial.

Kota Padang Panjang dengan 118 orang, dengan rincian 4 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 114 orang sanksi sosial dan 4 orang Pelaku Usaha. Kabupaten Tanah Datar dengan 87 orang yang kesemuanya dikenakan sanksi sosial.

“Selanjutnya Kabupaten Sijunjung sebanyak 76 orang, dengan rincian 3 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, dan 73 orang sanksi sosial. Sama dengan Sijunjung, Kabupaten 50 Kota sebanyak 76 orang, yang keseluruhanya dikenakan sanksi sosial,” tukasnya.

Kabupaten Padang Pariaman 60 orang, dengan rincian, 3 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000, 57 orang sanksi sosial dan 5 orang Pelaku Usaha diberikan teguran tertulis. Kota Sawahlunto sebanyak 46 orang yang kesemuanya dikenakan sanksi sosial. Kota Bukittinggi 30 orang, dengan rincian  1 orang sanksi denda administrasi sebesar Rp. 100.000 dan 29 orang sanksi sosial serta 9 orang Pelaku Usaha.

Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 23 orang dimana semua dikenakan sanksi sosial. Kabupaten Solok sebanyak 20 orang juga memilih sanksi sosial. Kabupaten Agam dengan 14 orang dikenakan sanksi sosial. Kabupaten Pasaman 4 orang yang dikenakan sanksi sosial, dan 9 orang pelaku usaha diberikan teguran tertulis.

“Kabupaten Dharmasraya sebanyak 3 orang dimana dikenakan sanksi sosial dan ada 2 daerah, yaitu Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan belum ada melakukan penertiban dan penindakan terhadap Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB. Karena itu kami harap agar Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan instruksi Gubernur dalam menindaklanjuti Perda No 6 ini agar segera dilaksanakan, dan daerah yang telah melaksanakan kami ucapkan terima kasih dan terus dilanjutkan,” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman, Elfis Candra mengatakan bahwa pihaknya bersama Tim Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pariaman semenjak hari pertama melakukan penindakan pada tanggal 12 Oktober lalu, kita sudah menertibkan sebanyak 495 orang yang melanggar protokol kesehatan dalam hal ini tidak memakai masker.

“Sejak tanggal 12 Oktober tersebut, setiap hari kita rutin melakukan razia dan penertiban di pusat keramaian dan batas kota, baik pagi dan malam hari, karena itu banyak yang terjaring razia Perda No 6 Tahun 2020 tentang AKB di Provinsi Sumbar,” tukasnya.

Dalam Dua Hari, 90 Orang Pelanggar Perda AKB di Kota Pariaman diberi Sanksi

Dalam Dua Hari, 90 Orang Pelanggar Perda AKB di Kota Pariaman diberi Sanksi

Kominfo Kota Pariaman — Dengan telah diberlakukanya Perda AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru) di Kota Pariaman, tercatat sejak kemaren, pelanggar Perda ini mencapai 90 orang, dimana mereka kebanyakan tidak memakai masker ketika beraktifitas diluar ruangan.

“Total pelanggar dari kemaren sampai siang ini berjumlah sebanyak 90 orang, dengan rincian untuk kemaren, Tanggal 12 Oktober 2020, total pelanggar 62 orang, dimana sebanyak 15 orang membayar denda Administrasi sebesar Rp. 100.000, dan sanksi kerja sosial sebanyak 47 orang, dan hari ini Tanggal 13 Oktober 2020, total pelanggar sebanyak 28 orang, dan kesemuanya diberi sanksi kerja sosial,” ujar Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman, Elvis Candra.

Ia juga menjelaskan bahwa mulai kemaren, pihaknya bersama dengan Tim Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Pariaman, dibantu juga dengan Tim Covid-19 Provinsi Sumatera Barat, telah melakukan razia terkait penerapan dari Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang AKB di Provinsi Sumatera Barat.

“Seperti anjuran dari bapak Gubernur Sumbar, agar Perda ini dapat diterapkan di Kabupaten/Kota di Sumbar, dan kita Kota Pariaman  telah menerapkanya selama dua hari ini,” tuturnya lebih lanjut.

Elvis Candra juga mengungkapkan dengan ditetapkanya Kota Pariaman sebagai Zona Merah Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat, penerapan Perda AKB ini, kiranya dapat memberi penyadaran dan efek jera kepada masyarakat sehingga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

“Sebagai daerah Zona Merah, kita mengharapkan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, terutama memakai masker, karena dengan menggunakan masker maka kita akan menimalisir penyebaran Covid-19, karena itu, kita melakukan tindakan penertiban pelanggar Perda AKB, sesuai yang diintruksikan oleh Pemprov Sumbar,” ungkapnya.

“Kita berharap, masyarakat menjadi sadar dan menimbulkan efek jera, sehingga mereka dapat menggunakan masker dimanapun mereka berada, dengan demikian, kita dapat memutus penyebaran Covid-19 di Kota Pariaman, sehingga Kota Pariaman dapat kembali menjadi zona yang aman,” tutupnya mengakhiri. (J)

Pemko Pariaman Terapkan WFH bagi ASN di lingkunganya, terkait Kota Pariaman Zona Merah Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat

Pemko Pariaman Terapkan WFH bagi ASN di lingkunganya, terkait Kota Pariaman Zona Merah Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman kembali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Kebijakan itu ditempuh menyusul Kota Pariaman ditetapkan sebagai Zona Merah Covid-19 di Provini Sumatera Barat, bersama dengan Kota Padang dan Kota Sawahlunto.

Plt. Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan, pemberlakuan WFH dilaksanakan karena meningkatkanya jumlah pasien positif Virus Corona di Kota Pariaman hingga berstatus Zona Merah.

“Setelah Kota Pariaman berstatus zona merah, Kami mengambil kebijakan untuk kembali menerapkan bekerja dari rumah/WFH bagi ASN mulai 13 Oktober 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan,” ungkapnya.

Pengaturan kerja WFH ASN Pemko Pariaman sesuai dengan Suran Edaran  Walikota Pariaman Nomor 800/843/BPKSDM-2020 per tanggal 12 Oktober 2020, tentang penyesuaian sistem kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19.

“Untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja ASN, dimana nantinya setiap OPD masing – masing membuat jadwal shift untuk mengatur pembagian WFH bagi ASN di OPD tersebut,” tukasnya.

Dinas/OPD yang terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat termasuk pemerintahan desa tetap memberikan pelayanan dikantor seperti biasa sesuai dengan jam kerja, tetapi kepala OPD/pemerintahan desa terlebih dahulu mengatur dan menyusun jadwal siapa yang bertugas memberikan pelayanan.

“Bagi staf yang tidak mendapatkan jadwal shift atau OPD yang memberikan pelayanan tidak langsung kepada masyarakat, akan bekerja dari rumah/WFH dengan ketentuan tidak diperkenankan keluar daerah tanpa seizin pimpinan, alat komunikasi tetap diaktifkan agar apabila dibutuhkan langsung bisa dikontak, ” jelasnya.

“Bagi ASN yang WFH, apabila keadaan mendesak dan mereka dibutuhkan, maka yang bersangkutan dapat dipanggil ke kantor untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Kepada ASN, agar dapat  melaksanakan edaran ini dengan baik dan benar. Apabila tidak dilaksanakan atau melenggar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tutup Plt Walikota Pariaman ini. (J)