Pemko Pariaman Ikuti Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020

Pemko Pariaman Ikuti Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020

Kominfo Kota Pariaman— Untuk menekan penyebaran COVID 19 saat menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020,  pemerintah kota Pariaman mengikuti “Rapat Koordinasi Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemi”, di ruang rapat walikota pariaman, Jumat (18/9).

Rakornas tersebut di instruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai dengan instruksi yang diberikan presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang, Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Dalam rakornas yang digelar secara virtual tersebut diikuti oleh 662 peserta dari provinsi, daerah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD hadir sebagai pimpinan rapat, yang juga dihadiri oleh Mendagri, Ketua KPU, Jaksa Agung, Ketua Bawaslu, Panglima TNI, Kapolri, Ka BIN dan Kepala BNPB selaku Kasatgas Covid-19.

Mahfud MD sebutkan, hari ini kita adakan rakorsus tingkat menteri dan lembaga-lembaga terkait untuk membahas penegakan hukum dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020 dalam masa pandemi covid-19. Tujuannya adalah sebagai salah satu langkah dari antisipasi kemungkinan adanya rawan kerumunan massa dan kegaduhan pada saat tahapan pengumuman penetapan pasangan calon (paslon), dan pengundian nomor urut pada tanggal 23 dan 24 September 2020.

“Selain itu kegiatan ini juga bertujuan agar daerah yang akan melaksanakan pilkada selalu mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan. Saya juga berharap dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat meningkatkan kordinasi dan sinergitas instansi terkait guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan pilkada di masa pandemi covid-19, yang akan melibatkan jutaan orang”, jelas Menko Polhukam ini.

Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN) Eddy Laksmana dalam rakor tersebut juga menyampaikan, bahwa BIN beserta jajaran baik di provinsi, daerah kabupaten/kota, akan ikut juga berpartisipasi mengawasi dan mengamankan tahapan demi tahapan pilkada serentak 2020, dan juga untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada saat pilkada berlangsung yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan yangn telah ditetapkan selama proses pilkada berlangsung.

Sementara itu Ketua Bawaslu RI Abhan juga menuturkan, bahwa pihaknya bersinergi dengan berbagai pihak dalam mencegah potensi kerawanan pemilu dan pilkada. Pasalnya, selalu ada potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Vidcon dihadiri oleh Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, Kasat Pol PP Kota Pariaman, Kajari Pariaman, dan KPU Kota Pariaman. (Desi)

Pemko Pariaman Gelar Rapat Bersama Forkopimda Bahas Penerapan Perda AKB dan Perwako Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19

Pemko Pariaman Gelar Rapat Bersama Forkopimda Bahas Penerapan Perda AKB dan Perwako Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman gelar rapat bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pariaman membahas dan menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang telah dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Walikota (Perwako) Pariaman tentang tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 di Kota Pariaman.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Walikota Pariaman, Genius Umar, dan dihadiri oleh Kapolres Pariaman AKBP. Deny Rendra Laksmana, Dandim 0308 Pariaman, Letkol Czi. Titan Jatmiko, Kajari Pariaman, Azman Tanjung, Wakil Ketua DPRD, Mulyadi, Sekdako Pariaman, Fadli, Asisten, Staf Ahli dan beberapa Kepala OPD, bertempat di ruang kerja Walikota Pariaman, Balaikota Pariaman, Rabu siang  (16/9/2020).

Sebagaimana diketahui, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 15/B/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Dalam Perda tersebut telah diatur sanksi pidana bagi pelanggar protokol COVID-19.

“Untuk Kota Pariaman, kita juga telah membuat Perwako Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perwako Nomor 27 Tahun 2020, Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Pariaman, sehingga nanti landasan kita dalam menertibkan pelanggar protocol kesehatan di Kota Pariaman, dapat sejalan,” ujar Genius Umar.

Lulusan S2 Kebijakan Publik UGM ini dalam arahannya mengatakan, dengan adanya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Perwako Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, kiranya dapat mendisiplinkan warga mengenai penerapan protokol kesehatan.

Dalam perda itu disebutkan, pelanggar protokol kesehatan diancam sanksi pidana, kurungan selama dua hari. Hal itu dijelaskan dalam BAB IX tentang Ketentuan Pidana, dimana setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp 250.000, sesuai yang terturlis dalam Pada pasal 110 ayat 1.

Sedangkan didalam Perwako, pelanggaran terhadap pelaksanaan tatanan normal baru dapat dikenakan sanksi terhadap perseorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau pertanggungjawaban tempat dan fasilitas umum.

“Sanksi tersebut ialah berupa teguran lisan, teguran tertulis dan sanksi administrasi dan terakhir adalah sanksi sosial. Sementara untuk hukuman kerja sosial, diberikan apabila terjadi pelanggaran pada waktu razia gabungan. Kerja sosial berupa pembersihan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran dengan memakai atribut berupa rompi bertuliskan ‘Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 “, jelas Wako Pariaman ini.

“Kita berharap dengan adanya Perda dan Perwako tersebut, masyarakat dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Mari bersama-sama kita mencegah dan mengendalikan Covid-19 ini, agar tidak meluas dan dapat memutus penyebaranya di Kota Pariaman yang kita cintai ini,” ungkapnya.

Genius Umar juga berharap hal ini nantinya dapat memberi efek jera bagi masyarakat yang melanggarnya. Perda ini juga mewujudkan kesadaran bersama, saling menjaga, berdisiplin dan bergotong royong dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, termasuk juga memunculkan atau menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan, ulas lulusan STPDN yang bergelar Doktor ini mengakhiri. (J)

Mardison Mahyuddin “Siap-Siap, Bagi yang tidak memakai masker akan dipidana, mulai dari Kurungan Penjara sampai Denda”

Mardison Mahyuddin “Siap-Siap, Bagi yang tidak memakai masker akan dipidana, mulai dari Kurungan Penjara sampai Denda”

Kominfo Kota Pariaman — Siap-Siap, Bagi yang tidak memakai masker akan dipidana, mulai dari Kurungan Penjara sampai Denda. Hal tersebut disampaikan Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin ketika mengikuti video conference dengan Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno dalam rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumbar.

Acara yang diikuti oleh Kapolres Pariaman AKBP. Deny Rendra Laksmana, Dandim 0308 Pariaman, Letkol Czi. Titan Jatmiko, Sekdako Pariaman, Fadli, Asisten, Staf Ahli dan beberapa Kepala OPD ini, dilaksanakan di ruang rapat Balaikota Pariaman, Jum’at malam (11/9/2020).

“Sebelumnya kita di Pemko Pariaman juga sudah membuat Perwako tentang sanksi administrasi dan sanksi sosial terhadap masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, karena di Provinsi Sumbar sudah mengeluarkan Perda, maka kita nantinya akan mengikuti Perda yang dibuat oleh provinsi ini,” ujar Mardison Mahyuddin.

“Kita mendukung langkah dari pak Gubernur yang berinisiatif untuk membuat Perda ini bersama dengan DPRD Provinsi Sumbar. Dengan telah disahkanya Perda AKB pada hari Jum’at sore ini, karena itu pak Gubernur mengadakan vidcon dengan Bupati dan Walikota se Sumbar untuk mensosialisaikan Perda ini nantinya,” ungkapnya lebih lanjut.

Mantan Ketua DPRD Kota Pariaman ini juga mengatakan bahwa sesuai dengan instruksi Gubernur Sumbar, kita di Kabupaten/Kota diberi waktu satu minggu untuk mensosialisaikan Perda ini, karena setelah satu minggu, maka Perda ini akan mulai diterapkan di seluruh Sumbar, tutupnya.

Hari ini DPRD Sumatera Barat telah mengesahkan rancangan perda khusus tentang Adaptasi Kebiasaan Baru menjadi Perda. Perda tersebut disahkan untuk menjadi landasan kebijakan menekan laju penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumbar.

“Kita sudah ada pergub, perwako, maupun perbup, semuanya dalam konteks sanksi administratif, ternyata tidak efektif untuk membiasakan dan memaksa masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Karena itu, kita siapkan Perda ini agar punya posisi yang lebih tinggi,” kata Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Gubernur Sumbar 2 Periode ini juga berterima kasih kepada DPRD Provinsi Sumbar yang sudah membahas ranperda dalam waktu cepat. Dimana Irwan Prayitno mengklaim, bahwa perda ini disahkan dalam waktu dua minggu sejak dilontarkan ke DPRD Sumbar 28 Agustus yang lalu, dan merupakan yang pertama mengatur Covid-19 di Indonesia.

“Ini perda pertama untuk Covid-19 di Indonesia, kalau kita lihat di televisi dan media sosial daerah lain baru membuat sanksi sosial dan sanksi administrasi, dengan Perda ini, kita menguatkan dengan sanksi pidana, ” ulasnya.

“Kalau setelah tujuh hari waktu yang kita berikan untuk  mensosilisaikan Perda ini, bagi yang melanggar tidak juga pakai masker, kita akan berikan tindakan sanksi pidana atau sanksi administratif dan sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum,” katanya.

Dalam perda itu disebutkan, pelanggar protokol kesehatan diancam sanksi kurungan selama dua hari. Hal itu dijelaskan dalam BAB IX tentang Ketentuan Pidana.

“Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyak Rp 250.000,” demikian terturlis dalam Pada pasal 110 ayat 1.

“Perda ini nantinya akan diterapkan diseluruh Kabupaten/Kota, dimana Bupati dan Walikota sudah tidak usah membuat Perda lagi didaerahnya, karena Perda Provinsi sumbar ini nantinya akan mengikat untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar,” ungkap irwan.

Gubernur juga mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan Covid-19 membutuhkan peran dua pilar, yaitu Pilar Pertama dalam hal ini Pemerintah, baik Executif, DPRD, TNI, Polri, ASN, BUMN/BUMD dan Pilar Kedua adalah Masyarakat.

“Kalau kita dipemerintahan sudah membuat aturan dan secara masif mensosialisasikanya dan mengimplementasikanya, tetapi tidak didukung oleh masyarakat, maka akan tidak berhasil juga, karena itu, untuk mendisiplinkan masyarakat yang masih acuh terhadap penyebaran Covid-19 ini, kita mengeluarkan Perda AKB ini,” tutup orang nomor satu di Provinsi Sumbar ini. (J)

Dukung Kebijakan Pemerintah, Polres Pariaman Bagikan 10 ribu Masker

Dukung Kebijakan Pemerintah, Polres Pariaman Bagikan 10 ribu Masker

Kominfo Kota Pariaman—Mendukung kebijakan Pemerintah khususnya di Pemerintah Kota Pariaman, Polres Pariaman melakukan kegiatan pemberian masker yang dipusatkan di Pasar Pariaman dan Simpang Tabuik Kota Pariaman hari ini Jum’at (11/9).

“Hari ini saya mengikuti kegiatan Polres Pariaman dalam rangka pembagian masker keseluruh masyarakat di Kota Pariaman. Kami Pemerintah Kota Pariaman mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pastisipasi yang telah dilakukan Polres dan TNI untuk mendukung kebijakan Pemerintah Kota Pariaman, “ ungkap Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin usai kegiatan pembagian masker tersebut.

Sejak melonjaknya kasus covid-19 di Kota Pariaman, Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan kebijakan tentang masyarakat Kota Pariaman dan yang memasuki Kota Pariaman yang tidak menggunakan masker keluar rumah akan dikenakan sanksi. Sanksi berlaku bagi peroragan ataupun pengusaha.

“Kita berharap pandemi covid-19 ini cepat berlalu dan kita bisa beraktifitas seperti biasa lagi. Kepada seluruh masyarakat, ayo kita bersama – sama memutus rantai penyebaran covid-19 di Kota Pariaman agar kita semua terjauh dari virus covid-19, “ ujarnya.

Sementara itu Kapolres Pariaman Deny Rendra Laksmana usai acara mengucapkan terima kasih kepada Pemko Pariaman dan Dandim 0308 Pariaman karena telah membantu suksesnya kegiatan pembagian 10 ribu masker.

“Ini merupakan kegiatan yang dilakukan polres menindaklanjuti instruksi kapolri untuk memutuskan mata rantai covid-19. Kegiatan ini dilakukan serentak se Indonesia namun sebenarnya kegiatan ini dilaksanakan kemaren, karena kemaren cuaca di Kota Pariaman tidak bersahabat, maka kegiatan ini kita laksanakan hari ini, “ ungkapnya.

Adaptasi baru pada dasarnya membudayakan kita untuk menjaga hidup bersih dan sehat agar tidak mudah terpapar berbagai macam penyakit dan terapkan pola hidup bersih dan sehat, rutin mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Pada kegiatan ini selain kita membagikan masker kepada masyarakat, kita juga sekaligus mensosialisasikan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Ini memang kebiasaan baru namun kebiasaan baru inilah yang harus kta disiplinkan mulai dari keluarga sendiri, sehingga anjuran Pemerintah terkait protokol kesehatan dapat terlaksana dengan baik, dan tidak boleh menyerah dengan tidak melakukan apapun serta terus produktif, “tutupnya.(dewi lestari)

Wawako Pariaman Ikuti Rakor Pengamanan Protokol Covid-19 Dalam Pilkada 2020

Wawako Pariaman Ikuti Rakor Pengamanan Protokol Covid-19 Dalam Pilkada 2020

Kominfo Kota Pariaman — Wakil Walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 secara virtual di Ruang Rapat Walikota, Kantor Balaikota Pariaman, Rabu (09/09/2020). Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Azman Tanjung, Asisten I, Yaminu Rizal, Kadis Pol PP Damkar Kota Pariaman, Elfis Candra dan Kepala Kesbangpol Kota Pariaman, Muhammad Rum dan Sekretaris BPBD Kota Pariaman, Nawawi.

Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kabin dan Kasatgas Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengingatkan bahwa protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat dan disiplin saat pelaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Dia mengatakan, bahwa pemerintah sepakat untuk menggelontorkan anggaran tambahan mencapai Rp5 triliun untuk menerapkan protokol kesehatan selama tahapan berlangsung.

“Tak kurang Rp5 triliun tambahan dana. Kita sudah carikan dana dan sudah terpenuhi. Ini digunakan membiayai perlengkapan dan persiapan tambahan sebagai penunjang pelaksanaan Pilkada 2020 yang sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” katanya dalam rakor tersebut.

Serangkaian protokol akan dijalankan selama tahapan Pilkada 2020, di antaranya jumlah pemilih di TPS nanti dibatasi. Selain itu, waktu mencoblos akan terjadwal dan tidak serentak pada jam yang sama. Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya kerumunan di TPS karena pemilih yang datang serempak.

“Jadi pencoblosan ditentukan jamnya. Setiap warga ada jadwalnya masing-masing. Sehingga tak ada yang berdesak-desakan,” tambahnya.

Selain itu, seluruh petugas TPS dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan seluruh pemilih akan diberi sarung tangan. Usai mencoblos, sarung tangan yang digunakan langsung dibuang.

Ditambah lagi peserta dan penyelenggara harus mengenakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Adapun tempat cuci tangan dan tenaga medis juga disediakan di TPS untuk berjaga-jaga jika diperlukan.

Pilkada Serentak Tahun 2020 akan digelar di 309 daerah, 261 kabupaten/kota Pemilihan Bupati/Walikota dan 48 kabupaten/kota Pemilihan Gubernur. (Erwin)