Walikota Pariaman Gelar Vidcon Bersama Camat, Desa dan Lurah Sosialisasikan PSBB

Walikota Pariaman Gelar Vidcon Bersama Camat, Desa dan Lurah Sosialisasikan PSBB

Kominfo Kota Pariaman — Pemerintah Kota Pariaman menggelar rapat terbatas terkait sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui vidio conference (vidcon) bersama camat, kepala desa dan lurah se Kota Pariaman di ruang rapat Walikota Pariaman, Jumat (24/4). Ratas dipimpin langsung oleh Walikota Pariaman Genius Umar didampingi Sekdako Pariaman Fadli, Kepala DPMDes Efendi Jamal, Kepala Dinas Sosial Afnil, Kepala Dinas Kominfo Hendri dan Kepala BPKPD Buyuang Lapau.

Hari ini, saya melakukan rapat terbatas bersama camat, kepala desa dan lurah se Kota Pariaman melalui vidio conference (vidcon)  untuk melakukan evaluasi total terhadap penanganan covid-19, terutama mengenai Sosialisasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pariaman “, ungkap Walikota Pariaman Genius Umar.

Hal ini menyusul Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.

Pemerintah Kota Pariaman jauh hari telah melakukan pembatasan aktifitas kantor dengan cara work from home (WFH) dan meliburkan anak-anak sekolah.

Kemudian menghimbau kepada para perantau kami harapkan langsung melakukan isolasi mandiri dirumahnya. Kepala desa melaporkan kepada camat dan BPBD jumlah perantau yang datang.

” Mulai besok pemerintah pusat telah melarang aturan perantau ini, tidak ada kendaraan umum baik laut, darat dan udara yang beroperasi ditingkat provinsi sebagai upaya untuk mengurangi para perantau pulang ke kampung halaman “, sambungnya.

Selain itu, berdasarkan keputusan MUI, kita juga menghimbau masyarakat untuk menghentikan sementara waktu kegiatan keagamaan ditempat ibadah mesjid dan mushalla, melaksanakan sholat jumat dan taraweh berjamaah dirumah masing-masing.

Untuk beberapa fasilitas umum, lanjut Genius, yang boleh beroperasi hanya untuk kegiatan pengolahan penyaluran dan pengiriman bahan pangan makanan minuman dan energi seperti gas elpiji serta komunikasi teknologi, keuangan, perbankan, dan sistem pembayaran, logistik, bahan bangunan dan bahan penting lainnya.

” Pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan seperti mengutamakan pemesanan barang secara daring atau jarak jauh dengan faslitias take away, tidak menaikan harga barang, melakukan deteksi pemantauan suhu tubuh, wajib menggunakan masker bagi pelaku usaha dan pembeli serta melakukan kegiatan olahraga secara mandiri dan tidak berkelompok “, terangnya.

Membatasi kegiatan sosial budaya, politik, hiburan, akademik, kecuali kitanan, pernikahan di kantor KUA dan pemakaman serta takziah bukan karna covid-19 dan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Selain itu, karena di PSBB ini masyarakat berada dirumah dan ekonominya terganggu maka pemerintah mengeluarkan beberapa bantuan yaitu bantuan BDT dari Kemensos, Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian dari pemerintah provinsi bantuan uang tunai, sisanya orang yang tidak mendapat bantuan nanti dari desa dan pemerintah kota yang akan membantu.

” Dari total penduduk Kota Pariaman berjumlah 25 ribu KK, nanti kita keluarkan PNS, TNI, Polri dan pensiunan serta orang yang digaji oleh BUMN/BUMD dan kepala desa dan perangkat kita keluarkan dari program bantuan ini. Bantuan yang berasal dari desa tersebut akan dibuat dengan bantuan langsung tunai sebesar Rp 600 ribu perorang disalurkan melalui rekening “, tegas Genius.

Data penerima bantuan tersebut akan dicek oleh tim verifikasi pendataan masyarakat penerima bantuan dampak covid-19 oleh Dinas Sosial Kota Pariaman sehingga diharapkan tepat sasaran dan tidak ada lagi warga desa yang tidak menerima bantuan kecuali orang yang mampu tersebut.

” Sekitar 30 persen dari anggaran dana desa tersebut bisa kita gunakan untuk menangani covid-19 dan membantu waraga kita selama tiga bulan kedepan “, pungkasnya lagi.

Kita juga himbau kepada camat, lurah dan kepala desa membentuk tim untuk memastikan juknis PSBB agar terlaksana dengan baik sehingga mata rantai penyebaran covid-19 ini dapat diputus. Dan yang terpenting ialah memastikan dan mengontrol setiap pelaksanaan jalur perbatasan yang telah diatur dalam PSBB. Mengecek kendaraan roda dua untuk tidak boleh membawa penumpang kecuali anggota keluarga yang tercantum dalam kartu keluarga.

Semua itu tidak bisa terwujud tanpa peran yang sangat luarbiasa dari kepala desa dan lurah. Kita harapkan camat, kepala desa dan lurah di empat kecamatan secara bersama mensosialisasikan PSBB ini ditengah-tengah masyarakat “, tutupnya mengakhiri. (erwin)

Tim Satgas Terpadu Kota Pariaman Lakukan Gerakan Sosialisasi Awal Pedoman PSBB di Empat Kecamatan se-Kota Pariaman

Tim Satgas Terpadu Kota Pariaman Lakukan Gerakan Sosialisasi Awal Pedoman PSBB di Empat Kecamatan se-Kota Pariaman

Kominfo Kota Pariaman — Tim Satuan Tugas Terpadu Penanganan Covid-19 di Kota Pariaman telah melakukan gerakan sosialisasi awal dalam rangka pendekatan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskal Besar (PSBB) dalam wilayah Kota Pariaman, Kamis (23/4/2020).

“ Hari ini Tim Satgas di Kota Pariaman telah melakukan gerakan sosialisasi awal tentang PSBB di wilayah Kota Pariaman ” ungkap Kadis Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman, Elfis Candra usai dari lapangan kepada tim MCP Dinas Kominfo Kota Pariaman.

Sebagaimana telah di atur dalam PSBB ada enam aspek yang dibatasi yaitu: pendidikan, sosial budaya, tempat kerja, agama/ibadah, transportasi dan fasilitas umum.

Lebih lanjut dikatakan Elfis Candra bahwa kami melakukan sosialisasi dan edukasi ini terkait dengan pembatasan kegiatan-kegiatan keagamaaan, yang mana tim satgas terpadu telah mengunjungi beberapa masjid dan mushala yang ada di Kota Pariaman.

“ Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pengurus masjid dan mushala bahwsanya PSBB ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 “, tuturnya.

“ Karena sebelumnya dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini masih terdapat masjid dan mushala yang belum mematuhi himbaun pemerintah. Namun dengan adanya Perwako ini nantinya akan berujung pada tindakan pada pelanggarnya, kita berharap ada kerjasama dari pengurus masjid dan mushala “, sambungya.

Ia juga menjelaskan lebih kurang sebanyak 250 masjid dan mushala yang telah dikunjungi yang dibagi dalam empat tim.

“ Dimana dalam tim tersebut ada dari Satpol PP, TNI, Polri, BPBD, Dinkes, unsur keagamaan, menteri Agama dan Camat se-Kota Pariaman.

“ Mudah-mudahan dengan penyampaian sosialisasi ini kita berharap pemahaman dari masyarakat serta pengurus masjid dan mushala lebih ditingkatkan demi kesehatan warga Kota Pariaman “ tutupnya. (rika)

Pemko Pariaman kembali perpanjang masa belajar di rumah sampai 30 April 2020

Pemko Pariaman kembali perpanjang masa belajar di rumah sampai 30 April 2020

Kominfo Kota Pariaman — Dengan telah adanya satu orang pasien positif corona di Kota Pariaman, maka diyakini akan semakin tingginya tingkat penyebaran COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat umunya dan Kota Pariaman khusunya, karena itu Pemerintah Kota Pariaman menetapkan untuk memperpanjang kegiatan belajar dirumah, dimana awalnya dari tanggal 3 April – 16 April 2020, diperpanjang selama 14 (empat belas) hari lagi.

“Hal ini kita lakukan dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pariaman, dengan meliburkan pelajar dari tingkat SD, SMP, sampai SMA se Kota Pariaman,  dan kami juga memberikan 6 instruksi, ” ujar Walikota Pariaman Genius Umar ketika menandatangani instruksi tentang perpanjangan Home Learning ini, Senin (17/4/2020).

6 instruksi Walikota Pariaman Nomor  :  420/678/Dikpora-2020, antara lain berbunyi :

1. Memperpanjang Kegiatan belajar mengajar dirumah (Home Learning), selama 14 (empat belas) hari, terhitung  mulai tanggal 17 April – 30 April 2020.

2. Selama belajar dirumah, guru memberikan tugas atau kuis kepada siswa untuk dikerjakan dirumah sesuai dengan pembelajaran yang telah direncanakan dan memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung dengan baik.

3. Guru memantau pembelajaran siswa melalui daring, dan melakukan pengawasan secara berkala dengan kunjungan rumah-sumah siswa.

4.  Kepada orang tua diminta mengawasi proses pembelajaran anak-anak dirumah dan memastikan anak-anaknya tidak melakukan aktifitas diluar rumah (berinteraksi dengan orang banyak atau keramaian).

5.  Sekolah-Sekolah yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SMA/SMK dan SLB) agar dapat menyesuaikan dengan instruksi Walikota Pariaman ini.

6. Akan dilaksanakan penertiban ditempat-tempat umum/keramaian oleh Aparat Keamanan dan Satpol PP, terutama kepada Pelajar/Siswa yang berkeliaran pada jam belajar di rumah.

“Kami harap agar instruksi ini dapat  dilaksanakan oleh seluruh Kepala Sekolah mulai dari PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, yang ada di Kota Pariaman, dan kepada para anak-anak kami pelajar, agar dapat tetap dirumah, dan kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru lewat sisten daring,” tutupnya. (J)

Klarifikasi pemberitaan seorang PDP warga Kota Pariaman yang diberitakan Positif COVID-19

Klarifikasi pemberitaan seorang PDP warga Kota Pariaman yang diberitakan Positif COVID-19

Kominfo Kota Pariaman — Untuk mengklarifikasi pemberitaan di Facebook dan media online menyangkut adanya informasi yang disebarluaskan tentang seorang PDP (Pasien Dalam Pengawasan) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atas nama SO di Kota Pariaman, agar tidak terjadi simpang siur informasi, maka perlu dilakukan pelurusan sesuai dengan fakta dan aturan yang berlaku, maka masyarakat perlu tahu informasi yang sebenarnya.

Postingan di salah satu akun FB, yang menyatakan PDP atas nama SO sudah dinyatakan Positif COVID-19 adalah tidak benar. Perlu dilakukan klarifikasi dan pelurusan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo agar dapat tidak terjadi simpang siur berita dan dapat meresahkan masyarakat.

Fakta yang sebenarnya setelah berkomunikasi dengan yang bersangkutan dapat dijelaskan bahwa, awalnya kemaren, Sabtu (18/4/2020) yang bersangkutan merasakan kurang sehat dengan peningkatan suhu tubuh dan tenggorokan kering dan pergi berobat ke RSUD Sadikin, setelah dilakukan pemeriksaan, karena kondisinya mengarah pada gejala COVID-19, pasien ditangani sesuai dengan protokol COVID-19, dan dilakukan rapid tes kemudian dirujuk ke RSUD Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan swab.

Dari hasil rapid tes yang dilakukan, menurut keterangan Kadis Kesehatan Kota Pariaman yang dihubungi melalui telepon seluler menyatakan bahwa PDP atas nama SO hasilnya Negatif. Namun untuk pemeriksaan yang lebih akurat menunggu hasil pemeriksaan swab yang dilakukan oleh Laboratorium UNAND Padang.

Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut sesuai dengan penanganan COVID-19, yang bersangkutan diisolasi di RSUD Pariaman dan juga dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat tinggal beliau.

Kesimpulannya bahwa hasil positifnya seseorang PDP ditentukan dengan pemeriksaan hasil pengujian sampel swab yang dilakukan oleh institusi yang berwenang dan diumumkan oleh pejabat yang berwenang, dan khusus untuk hasil COVID-19 ini hanya Laboratorium UNAND yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat yang bisa mengeluarkan hasilnya.

Untuk itu diminta kepada masyarakat tidak resah dan tidak menyebarkan informasi yang salah. Pemerintah akan berusaha untuk memerangi wabah ini bersama seluruh elemen masyarakat, maka ikuti dan patuhi imbauan pemerintah dan informasi tentang COVID-19, dan percayai informasi yang dkeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

PSBB Sumbar disetujui Menkes, Sumbar jadwalkan PSBB pada Rabu tanggal 22 April 2020 mendatang

PSBB Sumbar disetujui Menkes, Sumbar jadwalkan PSBB pada Rabu tanggal 22 April 2020 mendatang

Kominfo Kota Pariaman — Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tanggal 17 April 2020.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menjadwalkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dimulai hari Rabu, pada tanggal 22 April 2020 mendatang, dan PSBB di Sumbar ini akan digelar selama 14 hari, sampai 5 Mei 2020 dan diikuti oleh seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumbar.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan terkait PSBB di wilayah Provinsi Sumbar, Pemprov Sumbar selanjutnya menyusun pedoman bagi pihak yang berkepentingan, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tentang Pemberlakuan PSBB di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor : 360/056/COVID-19-SBR/IV-2020, yang ditandatangani Irwan Prayitno pertanggal 18 April 2020, menginstruksikan para Bupati dan Walikota se Sumbar, untuk memastikan pelaksanaan PSBB dalam bentuk pembatasan aktivitas di luar rumah oleh setiap orang dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

Adapun dalam PSBB ini akan diberlakukan penghentian sementara aktivitas setiap orang di luar rumah, meliputi :

a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;

b. aktivitas bekerja di tempat kerja;

c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;

d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

e. kegiatan sosial dan budaya; dan

f. pergerakan orang dan barang menggunakan modal transportasi.

Kegiatan yang lainya seperti untuk transportasi hanya boleh yang berplat nomor sumbar saja, dan kapasitasnya maksimal hanya boleh 50 persen, fasilitas umum seperti mall, taman, tempat hiburan juga ditutup. Kegiatan yang membuat keramaian, seperti resepsi pernikahan, seminar, konser, pesta juga dilarang, dan rumah makan atau restoran hanya boleh untuk dibawa pulang saja, begitupun dengan Ojol (Ojek online), hanya boleh membawa pesanan atau paket saja, tidak boleh membawa penumpang.

Untuk Bupati dan Walikota juga diharapkan dapat mengkoordinasikan, mengerahkan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB dengan instansi terkait, serta melakukan penertiban atas pelanggaran pemberlakuan PSBB di daerah masing-masing.

Sementara itu Walikota Pariaman Genius Umar mendukung penuh instruksi dari Gubernur Sumbar ini, terkait pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar.

“Kita akan support dan ikuti instruksi dan surat edaran dari pak Gubernur, dimana kita akan menempatkan petugas di setiap pintu masuk Kota Pariaman, dan akan melakukan pengawasan dengan ketat terhadap arus lalu lintas dan kendaraan yang masuk serta pelarangan aktifitas diluar ruangan dan kita juga sudah memberlakukan belajar dirumah untuk anak sekolah, dan WFH untuk ASN di jajaran Pemko Pariaman,” ungkapnya.  (J)